KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PERSAINGAN USAHA

(Disarikan dari Tulisan Mitsuo Matsushita yang berjudul ‘International Cooperation in the Enforcement of Competition Policy’)

Pesatnya aktivitas perdagangan internasional telah mendorong untuk terciptanya persaingan yang sehat di antara para pelaku bisnis internasional. Hal tersebut kemudian secara tidak langsung menuntun negara-negara di dunia untuk mengadopsi dan mengimplementasikan hukum dan kebijakan persaingan usaha. Karena itu, tidaklah mengherankan bila isu persaingan usaha mulai marak didiskusikan baik di tingkat regional maupun multilateral.

Tidak saja mengenai pengadopsian atau pengimplementasian dari hukum dan kebijakan persaingan usaha saja yang semakin meningkat, tetapi globalisasi ekonomi yang sedang berlangsung sekarang ini juga telah mengharuskan adanya kerjasama internasional di antara trading nations mengenai hukum dan kebijakan persaingan usaha. Kerjasama tersebut pada umumnya terkait dengan implementasi dan penegakan hukum dan kebijakan persaingan usaha. Pada tingkat tertentu, harmonisasi kebijakan persaingan usaha di antara negara-negara pasti akan sangat diperlukan juga.

Salah satu contohnya adalah perilaku M & A atau Merger & Acquisition yang sering melibatkan berbagai perusahaan di juridiksi yang berbeda atau lintas batas negara. Lembaga penegak persaingan usaha di banyak negara biasanya meminta kegiatan M & A yang dilakukan oleh perusahaan terkait untuk dilaporkan jika transaksi tersebut melebihi threshold tertentu (asset dan pangsa pasar), bahkan meskipun M & A tersebut terjadi di luar juridiksi negara tersebut. Persyaratan dari pelaporan tersebut dapat saja berbeda dari satu juridiksi dengan juridiksi lainnya. Hal ini tentunya dapat menjadi beban tersendiri bagi para pelaku usaha dalam menjalankan M & A. Untuk itu, diperlukan suatu kerjasama antarjuridiksi salah satunya untuk dapat menjembatani permasalahan seperti itu.

Berbicara mengenai kerjasama internasional di ranah persaingan usaha, menurut Mitsuo Matsushita dalam tulisannya yang berjudul International Cooperation in the Enforcement of Competition Policy, terdapat beberapa bentuk kerjasama di antara lembaga persaingan usaha, yaitu perjanjian bilateral dengan dua negara, perjanjian regional, perjanjian plurilateral, dan perjanjian multilateral. Perjanjian kerjasama yang dilakukan secara bilateral dan regional merupakan bentuk perjanjian kerjasama di bidang persaingan usaha yang paling sering diadopsi hingga sekarang. Meskipun demikian, perjanjian kerjasama secara bilateral dianggap yang paling sukses untuk dijalankan. Alasannya adalah perjanjian secara bilateral dinilai lebih mudah bagi kedua pihak untuk mewujudkan perjanjian daripada dengan melibatkan banyak pihak untuk mewujudkannya. Selain itu, perjanjian secara bilateral memberi ruang lebih terhadap isu yang lebih penting dan menjadi perhatian bersama. Proliferasi dari perjanjian bilateral juga dapat menjadi cikal bakal untuk perjanjian plurilateral ataupun multilateral ke depannya.

Perjanjian plurilateral mempunyai ciri di mana pihak-pihak terkait menyimpulkan suatu perjanjian yang berisi prinsip prinsip tertentu untuk dicermati oleh pihak-pihak terkait. Keanggotaan dari perjanjian plurilateral pun bersifat sukarela dan dapat beranggotakan banyak ataupun sedikit. Perjanjian plurilateral ini dapat dimasukkan dalam kerangka WTO pada Annex IV, tetapi perjanjian plurilateral tidak butuh untuk disahkan di dalam kerangka organisasi internasional. Perjanjian plurilateral dapat berdiri sendiri. Perjanjian plurilateral dapat dikatakan lebih practical dibandingkan dengan perjanjian multilateral yang menyeluruh. Namun, saat ini tidak ada perjanjian plurilateral terkait persaingan usaha.

Perjanjian multilateral terkait persaingan usaha telah diinisiasikan dalam Havana Chapter, WTO. Namun, perjanjian multilateral tersebut masih menjadi perdebatan sehingga dalam waktu dekat belum akan bisa terealisir di dalam WTO, suatu organisasi perdagangan multilateral terbesar di dunia.

Adapun pendekatan dalam menyusun perjanjian kerjasama internasional bisa menggunakan pendekatan tidak terikat (non-binding approach) atau pendekatan terikat hukum (mandatory law approach). Non-binding approach tidak memberikan kewajiban kepada pihak yang terlibat untuk mengimplementasikan apa yang tertulis di dalam perjanjian sehingga dapat mengubah hukum dan kebijakan domestik negara tersebut. Sebagian besar perjanjian bilateral persaingan usaha merupakan non-binding agreements atau soft law. Soft law dari persaingan usaha tersebut biasanya untuk kerjasama di bidang investigasi, tukar-menukar informasi, notifikasi, dan komitmen positif dan negative (positive and negative comity).

Sedangkan perjanjian dengan mandatory law approach mengharuskan negara yang terlibat untuk mengimplementasikan apa yang tertulis di dalam perjanjian tersebut yang mana dapat mengakibatkan perubahan kebijakan dan hukum domestiknya.  Contohnya adalah EC Treaty yang mengikat seluruh negara Uni Eropa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s