Makna “Hukum Anti-Monopoli”

Photo Source: www.quotehd.com
Photo Source: http://www.quotehd.com

Hukum Anti-Monopoli atau di Indonesia lebih dikenal dengan Hukum Persaingan Usaha adalah suatu sistem hukum yang dibuat untuk memastikan bahwa persaingan antar pelaku usaha berlangsung sehat dan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penegakan hukum persaingan usaha dilakukan manakala terjadi imperfect competition, yaitu situasi di mana persaingan antar pelaku usaha sangat ketat dan tidak sempurna.

Namun, pernakah Anda memikirkan makna dibalik Hukum Anti-Monopoli? Mengapa diberikan nama Anti-Monopoli?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Buku Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks menjabarkan bahwa pemberian nama atau munculnya Hukum Anti-Monopoli tidak dapat dilepaskan dari pendekatan SCP.

Pendekatan SCP adalah suatu dalil ekonomi yang digunakan oleh para ahli ekonomi industri untuk menggambarkan hubungan antara Structure/Struktur (S), Conduct/Perilaku (C) dan Performance/Kinerja (P). Dalil ekonomi tersebut mengatakan bahwa pada awalnya organisasi industri diatur dengan sebuah paradigma yang mengatakan adanya hubungan searah antara S-C-P, di mana Struktur (S) Industri akan mempengaruhi Perilaku (C) dan akhirnya akan menghasilkan Kinerja (P). Hasil dari Kinerja tersebut dapat berupa pertumbuhan industri, efisiensi, inovasi, deviden, tingkat kepuasan konsumen, dan sebagainya yang menjadi bagian dari kesejahteraan rakyat.

Pendekatan SCP ini sangat dikenal luas dan banyak diimplementasikan oleh beberapa negara maju seperti Amerika dan Kanada. Pendekatan ini jelas menekankan pada perubahaan struktur dari monopoli menjadi banyak pelaku usaha dalam sebuah industri. Harapannya adalah agar dapat menghasilkan iklim persaingan usaha yang jauh lebih baik yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini kemudian yang melatarbelakangi dikenalnya hukum persaingan sebagai hukum anti-monopoli yang mengedepankan perubahan sturktur sebagai syarat utamanya. Itulah mengapa terdapat beberapa negara yang menamai hukum persaingan mereka sebagai anti-monopoli, seperti Amerika dengan Anti-Trust Law (Trust merujuk pada big business/growing manufacture conglomerates pada saat itu), Jepang dengan Anti-Monopoly Act of Japan (AMA Japan), dan China dengan Anti-Monopoly Law.

Meskipun demikian, pendekatan SCP kemudian mengalami perubahan. Pada perkembangannya ditemukan bahwa hubungan S, C, dan P tidak lagi bergerak satu arah. Hasil riset ekonomi menunjukkan adanya hubungan 2 (dua) arah yang saling mempengaruhi. Misalnya, melalui efisiensi (P), pelaku usaha dapat terdorong untuk menetapkan harga lebih rendah (C) hingga ia menjadi monopoli (S). Dengan demikian, kinerja dapat mengubah perilaku dan akhirnya struktur pasar. Dengan demikian, paradigma lama berubah karena monopoli tidak selalu mengakibatkan penurunan kesejahteraan rakyat. Contohnya seperti Indonesia yang secara hukum tidak melarang terbentuknya struktur pasar monopoli. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa segala sesuatu yang meliputi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (Monopoli). Yang tidak diperbolehkan secara hukum adalah Monopoly Conduct (C) atau praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat membahayakan iklim persaingan usaha antar pelaku usaha.

Tulisan diringkas dari Buku Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks hal. ix dengan beberapa tambahan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s