Dari Jatimnomics ke Doktor Honoris Causa

Photo Source: kanalsatu.com
Photo Source: kanalsatu.com

Fluktuasi perekonomian global telah mendorong beberapa rezim untuk memiliki kebijakan ekonomi nasional yang fokus. Sebagai contoh, di Jepang terdapat ‘Abenomics’ yang salah satu pilarnya adalah untuk meningkatkan persaingan ekonomi domestik. Di India terdapat ‘Modinomics’ yang salah satu poinnya adalah industrialisasi secara masif. Dan di Indonesia sendiri terdapat pula paham ‘Jokowinomic’ yang menitikberatkan pada kedaulatan pangan, modernisasi energi dan membangun dari pinggiran (building from the periphery).

Paham atau kebijakan sebagai respon terhadap tantangan ekonomi global tersebut tidak hanya menjadi rumusan dan diterapkan di tingkat nasional saja, di tingkat pemerintah provinsi pun juga ada. Yaitu, ‘Jatimnomics’ yang dicetuskan oleh Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo.

Awal tahun 2015, Pakde Karwo, sapaan hangat untuk Gubernur Jawa Timur, memaparkan gagasan Jatimnomics untuk Jawa Timur. Disampaikan bahwa Jatimnomics adalah suatu konsep yang dirumuskan dan dicetuskan untuk mengalokasikan sebagian besar Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Jawa Timur untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM dinilai sebagai sasaran yang tepat untuk mendapatkan porsi yang besar dari pembelanjaan APBD Jawa Timur. Ada beberapa faktor yang melandasi hal tersebut. Pertama, data menunjukkan bahwa 95% tenaga kerja Jawa Timur bekerja di sektor UMKM yang mana jumlah dari UMKM di Jawa Timur sudah mencapai 11,5 juta. Jika pertumbuhan UMKM tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, bisa jadi hasil dari potensi daerah dari UMKM tersebut tidak akan optimal.

Kedua, masih terdapat diskriminasi akses permodalan di bank untuk UMKM dengan pengusaha besar. Seperti disebutkan oleh Pakde Karwo, jika UMKM ingin meminjam modal di bank maka bunga yang diberikan adalah 14%, sedangkan untuk pengusaha besar hanya diberikan 12%. Tingginya bunga yang diberikan bank tersebut tentu sangat memberatkan UMKM. Untuk itu, sangatlah wajar jika UMKM memerlukan perlindungan kebijakan dari pemerintah.

Ketiga, di bidang fiskal terdapat peningkatan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin dari 7,5% menjadi 7,75%. Kebijakan tersebut tentu sangat terasa dan menyulitkan bagi UMKM khususnya di Jawa Timur yang sebagaian besar warganya bekerja di sektor UMKM. Karena itu, UMKM memerlukan solusi agar bisa mendapatkan modal usaha yang murah untuk menjalankan usahanya.

Berdasarkan beberapa faktor tersebut, maka tak heran bila Pakde Karwo mencanangkan konsep Jatimnomics untuk berfokus pada UMKM. Adapun proyek-proyek yang dilakukan atau ditargetkan dalam payung Jatimnomics adalah dengan memberikan modal kepada Bank UMKM untuk mendirikan Bank Tani dengan suku bunga rendah, yaitu 6% per tahun. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan menargetkan minimal 10 pameran perdagangan di provinsi lain pada 2015 yang bertujuan untuk mempromosikan produk pengusaha kecil asal Jawa Timur.

Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan meningkatkan kualitas dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap kerja di Jawa Timur. Salah satu caranya adalah dengan penambahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mini yang berstandar internasional. Di tahun 2015 telah ditargetkan akan ada 200 SMK mini yang sudah selesai dibangun dan siap beroperasi.

Setelah diterapkan sejak awal tahun 2015, Jatimnomics mulai memberikan hasilnya. Di bidang perternakan, Jawa Timur telah mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kebutuhan nasional, seperti produksi daging sapi Jawa Timur menyumbang 22% produksi daging sapi nasional. produksi susu sapi Jawa Timur menyumbang 53% produksi susu sapi nasional, dan kebutuhan telur ayam nasional dipenuhi sebesar 25% dari produksi telur ayam Jawa Timur. Meningkatnya produksi ternak Jawa Timur ini tidak lepas dari keberadaan Bank UMKM/Bank Tani yang memberikan suku bunga rendah kepada peternak sehingga tidak mudah tergerus oleh pengusaha besar.

Selain itu, untuk memasarkan produk-produknya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut membantu dengan membentuk perwakilan dagang di 26 provinsi dan di 6 negara.

Keberhasilan konsep Jatimnomics ini mengantarkan gelar Doktor Honoris Causa bidang Ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya untuk diberikan kepada Pakde Karwo, seseorang dengan latar pendidikan hukum namum mampu menjadi praktisi ekonomi yang sesungguhnya. Pemberian penghargaan yang dilakukan pada 22 Agustus 2015 di Universitas Airlangga ini tentu menjadi contoh bagi para pembuat kebijakan untuk lebih pro job (antipengangguran), pro poor (pro masyarakat miskin), dan pro growth (pro perkembangan ekonomi) seperti bagaimana konsep Jatimnomics dirumuskan. (ard)*

*Tulisan disarikan dari berbagai official news website.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s